Digugat Kombes Syafiin, Eks Sesmil Presiden: Mutasi Sesuai Aturan

Jakarta – Kombes Syafiin menggugat Kapolri dan Sekretaris Militer (Sesmil) Presiden karena tak terima dimutasi. Syafiin dikembalikan ke Mabes Polri dari posisi sebelumnya, Kepala Biro Umum Setneg RI.

KASAU Marsekal TNI Hadi Tjahjanto membetulkan masalah itu berlangsung waktu dianya menjabat Sesmil pada Desember 2015.

” Yang berkaitan dinas ketika saya jadi Sesmil, ” kata Hadi pada detikcom, Senin (31/7/2017).

Syafiin menuntut Surat Ketentuan Sesmil Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. Yakni surat Nomor. R-2311/Sesmilpres AM. 01. 02/12/2015 tgl 21 Desember 2015 jo Surat Perintah No. 03/Sesmilpres/01/2016 tgl 7 Januari 2016 atas nama Kombes Pol Dr Drs Syafiin SH MM. Syafiin juga menuntut SK Kapolri mengenai Pemberhentian serta Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Polri tertanggal 31 Desember 2015. Surat itu bernomor Surat Telegram No ST/2719/XII/2015.

Hadi menyatakan mutasi Syafiin sesuai sama ketentuan yang berlaku.

” Telah sesuai sama ketentuan kalau peletakan jabatan TNI/Polri yaitu penugasan, ” tutur Hadi.

Syafiin menuntut SK itu ke PTUN Jakarta tapi jatuh. Di tingkat banding, majelis tinggi memperkuat vonis itu. Atas hal tersebut, Syafiin memajukan kasasi dengan argumen, walau ia seseorang anggota Polri, namun tempat Kepala Biro Umum Sesmil adalah jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga mutasi mesti tunduk pada UU ASN.

” Meskipun Pemohon Kasasi yaitu penugasan dari institusi Polri tapi mesti lewat seleksi karena jabatan itu yaitu jabatan ASN yang menurut ketetapan UU ASN bagian itu mesti dilewati untuk menempati jabatan itu. Hingga dengan hukum pengangkatan tunduk serta berlaku UU No 5 Tahun 2014 mengenai Aparatur Sipil. Pemberhentian cuma didasarkan pada Ketentuan Kapolri serta mengenyampingkan UU ASN, ” kata Syafii dalam permintaan kasasinya.

Baca Juga: Contoh Surat Mutasi

Tetapi Mahkamah Agung (MA) bergeming. Majelis kasasi yang terbagi dalam Yulius, Yosran serta Irfan Fachruddin menyebutkan mutasi umum dikerjakan serta bukanlah berbentuk demosi atas basic kewenangan diskresi Kapolri serta Sesmil Presiden. Diluar itu, segi prosedural serta segi substantif sudah sesuai sama UU Kapolri serta ketentuan berkaitan.

” Putusan judex factie (PTUN Jakarta serta PT TUN Jakarta) tidak bertentangan dengan hukum, ” tutur majelis seperti diambil dari website MA, Senin (31/7/2017).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *