Nelayan Kediri Bayar Retribusi

Nelayan Kediri Bayar Retribusi. Ratusan nelayan pantai Sine di Desa Kalibatur Kecamatan Kalidawir mengancam tidak akan membayar retribusi kepada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Tulungagung. Ancaman tersebut disebabkan karena DKP dinilai tidak menempati janji kepada nelayan terkait dengan pemberian rumpon. Jika ancaman baikot tersebut terbukti, dipastikan taeget pendapatan asli daerah (PAD) bisa berkurang atau Berita Kediri bahkan tidak terpenuhi. Sahry menjelaskan jika memang nantinya hal ini yang menyebabkan para nelayan akan memboikot dan tidak melaut maka dirinya juga akan bertanggungjawab terkait hal ini. Dirinya akan berusaha maksimal agar pengadaan rumpon tersebut segera teralisasi. Yosakoi sendiri merupakan tarian khas Jepang dengan menggunakan kayu yang dibentuk, sehingga berbunyi ketika digerakkan. Yoshiharu Kato, Konsulat Jenderal Jepang untuk Surabaya dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada warga kota Surabaya yang selama ini telah mendukung hubungan Sister City salah satunya melalui Festival Remo dan Yosakoi. Ia mengajak masyarakat untuk melihat secara langsung acara tersebut pada Berita kediri hari ini.

 

Suyono salah satu nelayan pantai Sine mengatakan bahwa pihaknya bersama beberapa rekanya bakal ramai ramai tidak akan membayar Restribusi, dirinya juga akan memboikot semuanya agar tidak membayar. Karena janji pemberian Berita Kediri rumpon yang dilakukan oleh dinas terkait tidak segera terealisasi. “Mana rumpon yang telah dijanjikan, sampai saat ini juga belum ada, nelayan semua pasti tidak mungkin bayar retribusi nantinya jika memang rumpon itu tidak turun,”katanya. Bupati Tulungagung Sahry Mulyo mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui permasalahan yang menjadi tuntutan nelayan. Dirinya akan memanggil Berita Kediri Kepala Dinas terkait masalah ini. Dirinya juga berusaha untuk segera merealisasikan rumpon yang ada. Agar nelayan juga tetap me‎laut serta cadangan ikan bisa dipastikan oleh para nelayan.  “Kepala Dinas akan Berita Kediri saya panggil terkait hal ini,”katanya. “Kita akan segera realisasikan, dan segera panggil Kepala Dinas terkait masalah ini,”tegasnya. Hal ini tentunya jelas mempengaruhi penghasil PAD dari nelayan. Kalau tidak segera terlaksana sementara para nelayan tidak  melaut dan memboikot restribusi. Sementara Kepala DKP Suprapto saat.

 

Leave a Reply